Jasa Kontraktor Proyek Konstruksi Dilarang Dari Dana Desa

Jasa kontraktor proyek konstruksi dilarang membangun dari dana desa. Jasa kontraktor proyek konstruksi – Eko Putro Sandjojo sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menegaskan, bahwa sejak tahun 2018, jasa kontraktor proyek konstruksi tidak boleh membangun dari dana Desa, sebab dana desa hanya boleh di kelola oleh masyarakat desa dengan swakelola. Pada acara Rembung Desa Nasional, Desa Panggungharjo – Bantul, Eko mengatakan bahwa tahun depan semua dana desa harus di kelola dengan swakelola dan 30% dari dana desa menjadi upah para pekerja proyek konstruksi. Peraturan tersebut dibuat atas dasar harapan, ekonomi masyarakat desa akan meningkat dengan memakai dana desa secara swakelola, dimana mereka mendapat income tambahan. Ekonomi masyarakat di desa bisa terangkat, asalkan pemerintah bisa interaksi secara langsung.
Di tahun sebelumnya tidak bisa terealisasikan karena terbentur sebuah aturan, dimana sebelumnya terdapat aturan yang mengatakan, proyek konstruksi dengan nilai di atas Rp 200 juta harus memakai jasa jasa kontraktor proyek konstruksi. Nah, sekarang berapapun nilainya harus di kelola oleh masyarakat secara swakelola meskipun tanpa jasa jasa kontraktor proyek konstruksi. Anwar Sanusi sebagai Sekjen Kemendes PDTT, merasa ragu setelah UU Desa diresmikan pada tahun 2014. Menurutnya dan beberapa kalangan mengatakan, apakah pemerintah desa mampu untuk mengelola dana yang sangat besar.
Jasa kontraktor proyek konstruksi
Keraguan tersebut terbukti tidak mendasar, sebab masyarakat besar telah berhasil mengelola dana desa dengan sangat baik. Bahkan mereka telah mendapat beberapa prestasi atas pengelolaan dana, sehingga pembangunan desa mendapat angin segar dengan kekuatan tambahan untuk pembangunan. Setelah dana desa dikeluarkan, beberapa pemerintah desa telah melakukan pembenahan dimana-mana, terutama pada sektor infrastruktur yang sebelumnya tidak tersentuh pemerintah pusat. Jadi banyak infrastruktur desa yang mulai dibenahi dengan memakai dana desa. Laporan pemerintah pusat mendapat hasil yang luar biasa, dimana tercatat ada 91 km jembatan penghubung desa yang bisa dibangun oleh masyarakat desa, 121 ribu km jalan desa telah di buat dan diperbaiki, serta pelayanan mendasar desa telah hadir di masyarakat. Catatan tersebut membuktikan, bahwa pemerintah desa bisa mengelola dana desa dengan baik. Walaupun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk mengelola dana desa secara swakelola, tanpa bantuan jasa kontraktor proyek konstruksi.
Judul : Tahun 2018 Di Larang Membangun dari Dana Desa.
Deskripsi : peraturan pemerintah yang menetapkan, sejak tahun 2018, proyek konstruksi yang memakai dana desa harus dikelola masyarakat secara swakelola dan jasa kontraktor proyek konstruksi tidak boleh mengerjakannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *