K3 Konstruksi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dasar Hukum

Bagaimana peran K3 konstruksi kesehatan dan keselamatan kerja dalam dunia konstruksi. Dalam membangun gedung atau bangunan tertentu dibutuhkan K3 konstruksi, hal pertama yang mesti diperhatikan adalah kesehatan dan keselamatan dalam kerja atau yang biasa disingkat dengan K3. Hal ini perlu diperhatikan karena para pekerja bangunan rentan mendapat penyakit, atau kecelekaan dalam bekerja. Untuk itu para pekerja mesti mendapat jaminan dalam melaksananakan pekerjaannya. Bila para pengembang atau pemegang proyek bangunan mengabaikannya, maka tidak ada jaminan bagi para pekerja. Maka pihak pengembang harus memperhatikan jaminan K3 pada para pekerja.
Dalam penerapan prinsip K3 konstruksi kesehatan juga memiliki persyaratan. Persyaratan pertama adalah pendaftaran proyek ke departemen tenaga kerja yang ada di wilayah sekitar. Setelah proyek itu didaftarkan, maka pihak pengembang wajib melakukan pendaftaran ke asuransi tenaga kerja (Astek). Setelah itu yang mesti dilaporkan ialah penggunaan alat berat maupun ringan ke instansi terkait. Hal itu perlu dilakukan karena untuk dapat mengontrol setiap detail pembangunan yang sedang berlangsung. Sehingga dengan begitu pihak pengembang tidak semena-mena dalam membangun sesuatu. Singkatnya semua hal tersebut dilalui untuk menjamin tiga hal yakni melindungi kesehatan, keamanan, keselamatan Kerja, meningkatkan efisiensi kerja, dan juga mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
K3 Konstruksi Kesehatan
Dalam pelaksanannya, semua K3 konstruksi kesehatan memiliki kepastian hukum yang sudah jelas dan hal ini menjadi landasan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak. Kita bisa cek dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang adanya K3 konstruksi kesehatan. Kemudian terdapat lagi di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Sementara untuk teknis penyelenggarannya tertampung dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1980 dan pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi dalam SKB Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986. Dasar hukum yang berlapis disertai dengan keputusan bersama menteri cukup memperkokoh jaminan K3 pada para pekerja. Hal ini sangat diperlukan mengingat banyak sekali para pengembang atau investor yang abai dengan kondisi para pekerja. Dasar hukum K3 konstruksi kesehatan disertai panduan teknis yang disediakan negara itu kemudian mesti diberlakukan. Bila tidak, bukan tidak mungkin dalam pembangunan suatu gedung akan diberhentikan karena tidak memenuhi syarat-syarat Nama kontraktor indonesia tertentu, khususnya soal k3 yang sangat penting untuk diperhatikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *